Peraturan BPJS Tidak Masuk Akal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah mulai 1 maret 2022. Hal ini berdasarkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, untuk optimalisasi JKN.

Peraturan tersebut bisa dibilang tidak masuk akal karena jual beli tanah tidak ada hubungannya dengan asuransi kesehatan. Jika pemerintah sebegitu susahnya memaksa rakyat untuk berpartisipasi di BPJS, mungkin pemerintah harus introspeksi. Banyak yang  tidak ikut BPJS karena tidak sesuai syariah, pelayanan kurang bagus, atau bahkan memang tidak mampu bayar iuran.

Kalangan pro-pemerintah berpendapat bahwa kita harus melihat negara Singapura atau Eropa untuk asuransi kesehatan sosial. Di sana, asuransi adalah kewajiban dan mahal tapi tidak ada yang protes.

Perbandingan tersebut sungguh tidak apple to apple. Basis kebutuhan hidup sudah pasti terpenuhi, misal di Belanda, pengangguran saja dapat santunan 1000 euro atau 17 juta rupiah perbulan, jadi bayar iuran tidak masalah. Pelayanan publik pun cenderung bagus tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Yang paling penting tingkat korupsi di sana sangat rendah jadi masyarakat percaya pada pemerintah untuk urusan pengelolaan uang untuk kesehatan.

Dimuat di Radar Bogor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s